Menyelisik Pendidikan Kedokteran Kita

Willy Aditya Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Aditya Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI

SEJARAH telah menuliskan momentum Kebangkitan Nasional sebagai tonggak yang memisahkan antara zaman lama dan zaman baru. Tonggak ini telah melahirkan tidak saja manusia-manusia modern, tetapi juga semangat perjuangan di kalangan anak bangsa. Kepeloporannya lahir dari kaum dokter dan pelajar kedokteran Hindia Belanda kala itu.

Komitmen terhadap ilmu kedokteran telah mengilhami mereka untuk membayangkan sebuah negara baru yang merdeka dan bangsa yang sehat. Dan, kini, Indonesia tengah menjelang 77 tahun kemerdekaannya. Namun, menyertai kenyataan itu, bagaimanakah kiranya dunia pendidikan kedokteran kita saat ini? Adakah ia masih memelopori cita-cita kesejahteraan bersama? Masihkah ia memberi inspirasi tentang bagaimana membangun sebuah bangsa yang sehat? Persoalan pendidikan kedokteran kita Pandemi covid-19 memberi pelajaran betapa pentingnya sistem kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sayangnya, persoalan ini tidak diperlakukan sebagai isu strategis dan vital. Isu kesehatan tidak mendapatkan porsi dan skema pendanaan yang memadai oleh negara. Padahal, pertumbuhan dan transformasi persoalan kesehatan tidak lagi bersifat lokal dan nasional. Ia telah menjadi isu global dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sektor kesehatan sebagai bagian dari percaturan antarnegara.

Tolok ukur awal untuk melihat kepedulian negara pada persolan kesehatan ialah ketersediaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan (terutama dokter) menjadi sentral dalam isu kesehatan masyarakat. Menurut World Bank (2010-2017), rasio jumlah dokter di Indonesia hanya 0,4 per 1.000 penduduk atau 4 orang dokter per 10.000 penduduk. Jumlah ini menjadi yang terendah kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Adapun menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), rasio dokter umum di Indonesia 1 banding 1.400 penduduk. Kedua data ini menunjukkan rasio dokter di Indonesia masih di bawah standar WHO, yakni 1 banding 1.000 penduduk. Persoalan menjadi lebih rumit lagi karena tidak meratanya persebaran dokter. Dari 9.731 puskesmas yang ada, 5%-nya tidak memiliki dokter sama sekali. Sementara 9% puskesmas lain memiliki dokter, tapi tempat tinggal dokternya begitu jauh. Artinya, selalu akan ada kendala dan persoalan jika dibutuhkan penanganan secara cepat dan mendesak. Walhasil, distribusi tenaga dokter ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal menjadi soal lain yang harus segera dijawab. Ini untuk memastikan hadirnya negara dalam pelayanan paling primer dalam hajat hidup rakyatnya: kesehatan. Muara dari persoalan minimnya jumlah dokter dan distribusinya terletak pada proses pendidikan kedokteran (umum dan gigi). Besarnya kebutuhan jumlah dokter ini membuat keran pendidikan kedokteran dibuka selebar-lebarnya. Saat ini, setidaknya ada 72 institusi pendidikan kedokteran dan 26 institusi pendidikan kedokteran gigi milik pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran di Indonesia (PDPT, 2012).

Sayangnya, jumlah ini belum mampu menjawab kebutuhan dokter kita. Bahkan muncul persoalan baru terkait kualitas dokter yang diluluskan. Persoalan kualitas ini kemudian dijawab dengan dilakukannya moratorium bagi pembukaan institusi pendidikan kedokteran pada 2016. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah ialah menerapkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada 2007, yang diperbarui setiap lima tahun sekali, diikuti dengan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Masalahnya, ujian ini semakin menjadi cekungan yang menghambat jumlah dokter untuk dapat berpraktik. Dari 7.000-7.500 dokter yang lulus tiap tahun, rata-rata ada 30%-35% tidak lulus ujian kompetensi. Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, ada sekitar 38.796 mahasiswa kedokteran yang belum lulus UKMPPD sejak 2014 hingga 2018. Ujian kompetensi ini, menurut Prof Nizam dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, menjadi kontrol kualitas atas kelolosan dan kompetensi calon dokter. Namun, ini mengakibatkan adanya ketercekikan (bottleneck) di hilir sistem pendidikan kedokteran Indonesia. Ketercekikan ini bukan karena kapasitas hilir yang tidak mampu memenuhi kuantitas jumlah dokter, tetapi ada sistem yang membuat aliran input hingga output tidak optimal. Artinya, ada ketidakmampuan mengelola jumlah potensial dengan alokasi dan distribusi tenaga kedokteran. Seharusnya, setiap kemajuan dalam pengetahuan sampai batas tertentu merupakan penyederhanaan. Dengan demikian, jikapun ada kontrol kualitas yang dibutuhkan maka bukan dengan memperpanjang atau memperumit proses yang sudah ada, melainkan dengan melakukan modifikasi ide-ide yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Misalnya, dengan menjadikan banyak rumah sakit pendidikan demi mengejar ketimpangan jumlah dokter spesialis dan subspesialis. Skema semacam ini terjadi di luar negeri secara masif. Ilmu menjadi berkembang karena peserta didik terlibat secara langsung dengan masalah yang konkret dan aktual. Skema semacam ini juga akan menerabas corak kampus yang cenderung birokratik dan mahal.

Editor : Super Admin

Related Posts