Menyelisik Pendidikan Kedokteran Kita

Willy Aditya Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Aditya Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI

Sebaliknya, skema UKMPPD cenderung bersifat oligarkis dan aristokratis karena dilakukan di luar dan terlepas dari lembaga pendidikan di mana calon dokter berada. Bukankah seharusnya evaluasi dan kontrol kualitas mahasiswa kedokteran ada di institusi mereka belajar masing-masing? Jika meragukan institusinya, buat apa dibuka lebar-lebar izin membuka pendidikan kedokteran kalau demikian? Kenyataan ini belum ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan kedokteran sebagai eksesnya. Selain lebih komersial, pendidikan kedokteran juga semakin eksklusif. Akibatnya, upaya mendekatkan dunia kedokteran dengan kehidupan sosial menjadi semakin muskil. Dengan biaya kuliah Rp300 juta-Rp750 juta, seorang mahasiswa kedokteran tidak akan punya kesenggangan waktu untuk bersinggungan dengan isu-isu sosial-humaniora.     Bukan sekadar memberi pil Biaya pendidikan kedokteran di Indonesia tergolong sangat mahal jika dilihat dengan pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang sebesar Rp62,2 juta per tahun. Angka ini juga menggambarkan betapa terbatasnya akses penduduk golongan menengah ke bawah dalam pendidikan kedokteran. Kenyataan ini semakin mempersempit proses pemerataan dokter dalam berbagai lapis golongan masyarakat di Indonesia. Kreasi dalam mewujudkan keberpihakan, selain dengan memangkas biaya pendidikan kedokteran, juga dapat dilakukan dengan afirmasi bagi kelompok sosial dan daerah tertentu untuk mendapatkan akses dan manfaatnya.

Soal ini seharusnya sudah bisa dipahami dengan mudah karena awal pendidikan kedokteran pada masa Hindia Belanda dulu (STOVIA) juga merupakan sebuah rekayasa untuk mencetak ‘dokter dari kalangan negara jajahan untuk melayani kalangan mereka sendiri’. Bukankah dengan logika yang similar dapat dirumuskan ‘mengapa tidak kita mencetak dokter dari daerah terpencil, terluar, dan tertinggal’ demi terpenuhinya kebutuhan mereka? Dengan logika demikian, harapannya, pendidikan kedokteran tidak saja melahirkan dokter yang berkualitas mumpuni, tetapi juga yang humanis, dekat dengan kebutuhan warga, serta mengutamakan keselamatan pasien dan kesehatan warga masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan, dengan beban dan biaya yang tinggi selama proses pendidikan, akan lahir dokter dengan kualitas semacam itu. Untuk mendapatkan dokter dan dunia kedokteran yang berkualitas sekaligus humanis, institusi pendidikan kedokteran kita mestinya fokus pada ketersediaan rumah sakit (RS) pendidikan. Saat ini, baru ada 21 RS pendidikan di Indonesia. Sementara kita memerlukan sistem perawatan kesehatan yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi. Tanpa ketersediaan RS pendidikan, kebutuhan dokter untuk berlatih tidak dapat terlayani dengan memadai karena di sanalah eksplorasi, konstruksi baru cara berpikir, hingga pertanyaan atau masalah baru muncul. Di sinilah ilmu kedokteran akan difasilitasi untuk melahirkan terobosan baru dalam dunia kedokteran. Dengan demikian, maka harapan untuk terbangunnya negara dan bangsa yang sehat menjadi lempang untuk digapai. Dengan corak pendidikan yang demikian, peran dokter pun tidak lagi sekadar merekomendasikan pil atau tindakan untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga memberi kontribusi dalam membangun sistem ketahanan nasional kita.

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/478678/menyelisik-pendidikan-kedokteran-kita

Editor : Super Admin

Related Posts